Tujuh tahun yang lalu, ketika saya sampai di semester akhir perkuliahan, seorang adik tingkat yang beramanah di LDK menghubungi saya.
Dia bilang, LDK mendapat undangan diskusi lintas agama. Tema besarnya perempuan. Adik tingkat saya ini meminta saya menjadi perwakilan LDK karena selama kurang lebih tiga tahun bergabung di sana, saya memang banyak berkutat dengan diskursus perempuan dan cukup sering mengadakan kajian kontrafeminisme.
Masalahnya, ini bukan diskusi biasa.
Saya tidak hanya datang membawa nama sebuah lembaga. Mau tidak mau, saya akan dianggap membawa suara umat Islam, khususnya muslimah. Sebuah beban yang rasanya terlalu besar untuk mahasiswa semester akhir yang urusan skripsinya sendiri barangkali belum tentu beres.
Saya ragu.
Lalu saya menghubungi beberapa kawan yang dulu sama-sama beramanah di LDK. Mereka mendukung saya untuk datang.
Tentu saja dengan tujuan mendukung sekaligus menjerumuskan.
Akhirnya saya menyanggupi.
Beberapa hari kemudian, flyer acara itu terbit. Saya melihat nama-nama pembicaranya. Ada perwakilan beberapa agama, dan satu nama yang membuat saya agak waswas: seorang dosen dari jurusan sosiologi.
Saya lalu menghubungi beberapa teman dari fakultas ilmu sosial.
“Kenal dosen ini?”
Hampir semua memberikan jawaban yang, kalau harus saya simpulkan dengan satu kata, adalah:
Aman.
Baiklah.
Tibalah hari diskusi.
Saya duduk di samping perwakilan lembaga Hindu-Buddha. Ada juga perwakilan Kristen dan tentu saja dosen tersebut. Kami mulai memaparkan pandangan masing-masing mengenai perempuan.
Ketika giliran saya tiba, saya memulai bukan dari perempuan.
Saya memulai dari manusia.
Sebab dalam Islam, pembicaraan mengenai perempuan dan laki-laki sebenarnya berada dalam satu diskursus besar yang sama: manusia.
Saya menjelaskan bagaimana Islam memandang manusia, bagaimana laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan hamba Allah, bagaimana keduanya memiliki hak dan kewajiban, dan mengapa dalam beberapa perkara terdapat hak dan kewajiban yang berbeda. Perbedaan tidak selalu berarti ketidaksetaraan nilai. Dan kesamaan nilai tidak selalu mengharuskan keseragaman peran.
Dari diskusi itu pula saya mendapat satu pengetahuan baru.
Kawan di sebelah saya menjelaskan tentang kata “wanita”. Selama ini saya beberapa kali mendengar lelucon etimologis bahwa “wanita” berasal dari bahasa Inggris want, diinginkan. Ia menjelaskan bahwa kata itu justru memiliki jejak dalam bahasa Sanskerta yaitu wan yang artinya dihormati. Saya mencatatnya dalam kepala. Diskusi lintas agama ternyata punya manfaat semacam ini: kita datang membawa beberapa argumen, lalu pulang membawa beberapa hal yang sebelumnya tidak kita ketahui.
Diskusi berlangsung cukup tenang sampai masuk sesi tanya jawab.
Saya sudah lupa apa persisnya pertanyaan yang diajukan ketika itu. Tujuh tahun ternyata cukup ampuh menghapus detail. Tetapi saya masih mengingat jawaban saya.
Saya mengatakan kira-kira begini: jangan sampai semua pengalaman perempuan digeneralisasi sebagai kekerasan atau patriarki. Sebab dalam beberapa keadaan, di sana ada pilihan perempuan sendiri.
Di titik itulah diskusi mulai menajam.
Dosen tersebut menanggapi saya.
“Itu namanya kesadaran palsu.”
Saya diam.
Bukan karena tidak pernah mendengar istilah itu. Tetapi karena pada saat itulah sebuah istilah yang sebelumnya hidup di buku tiba-tiba duduk di hadapan saya dan menunjuk kepada perempuan-perempuan nyata.
False consciousness. Kesadaran palsu.
Akarnya dapat dilacak dalam tradisi pemikiran Marxis, meskipun istilah tersebut bukan konsep yang dikembangkan secara sistematis oleh Karl Marx sendiri. Secara sederhana, gagasan ini berangkat dari kemungkinan bahwa manusia dapat menerima suatu keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan kepentingannya karena kesadarannya telah dibentuk oleh struktur sosial yang menguasainya.
Seseorang merasa baik-baik saja.
Padahal menurut teori, ia sedang ditindas.
Seseorang mengatakan bahwa ia memilih.
Menurut teori, sebenarnya struktur yang membuatnya merasa sedang memilih.
Dalam konteks perempuan, konsep ini kemudian menjadi menarik sekaligus problematis.
Bayangkan seorang perempuan mengatakan bahwa ia ingin menjadi ibu rumah tangga. Ia tahu konsekuensinya. Ia tahu bahwa keputusan tersebut mungkin membuatnya kehilangan sebagian kesempatan profesional. Ia tahu pekerjaan domestik melelahkan. Ia tahu mengasuh anak tidak memiliki jam pulang kantor. Ia bahkan mungkin memiliki pendidikan tinggi dan kesempatan untuk membangun karier yang baik.
Namun setelah mempertimbangkan semuanya, ia berkata:
“Saya ingin berada di rumah dan mendidik anak-anak saya.”
Lalu seseorang datang membawa teori dan berkata:
“Kamu merasa memilih itu karena sejak kecil patriarki mengajarkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah.”
Perempuan tadi menjawab:
“Tidak. Saya sudah mempertimbangkannya. Saya memang menginginkan ini.”
Jawabannya bisa jadi:
“Nah, justru itu menunjukkan betapa dalamnya nilai patriarki sudah terinternalisasi dalam dirimu.”
Agak repot.
Sebab kalau perempuan itu tidak menerima keadaan tersebut, itu bukti bahwa ia tertindas.
Kalau ia menerima keadaan tersebut, itu juga bukti bahwa ia tertindas.
Kalau ia mengatakan bahwa dirinya memilih, pilihannya dianggap hasil konstruksi.
Kalau ia bersikeras bahwa itu benar-benar pilihannya, kegigihannya malah dapat digunakan sebagai bukti bahwa konstruksi tersebut sudah bekerja begitu sempurna sampai ia tidak menyadarinya.
Lalu saya mulai mempunyai pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting daripada perdebatan apakah menjadi ibu rumah tangga itu membebaskan atau menindas:
Siapa sebenarnya yang berhak menentukan kesadaran seseorang?
Pertanyaan itu tinggal cukup lama di kepala saya.
Sebab kalau kita tidak berhati-hati, konsep kesadaran palsu yang awalnya digunakan untuk membongkar dominasi justru dapat melahirkan dominasi jenis baru. Kali ini bukan dominasi terhadap tubuh atau pekerjaan seseorang, melainkan terhadap pengetahuannya tentang dirinya sendiri.
Orang lain dapat datang dan berkata:
“Kamu memang merasa bahagia. Tetapi saya tahu bahwa kebahagiaanmu palsu.”
“Kamu memang merasa memilih. Tetapi saya tahu bahwa pilihanmu bukan pilihanmu.”
“Kamu memang merasa hidupmu bermakna. Tetapi saya punya teori yang menjelaskan bahwa sebenarnya kamu sedang ditindas.”
Ada sesuatu yang ganjil di sana.
Sebab orang yang katanya sedang diperjuangkan kebebasannya justru tidak dipercaya ketika menerangkan dirinya sendiri.
Tentu saja, persoalannya tidak sesederhana mengatakan bahwa setiap pilihan manusia pasti lahir dari kesadaran yang murni.
Islam bahkan tidak pernah mengatakan demikian.
Al-Qur’an berkali-kali memperlihatkan bahwa manusia bisa keliru memahami dirinya sendiri. Manusia bisa mengikuti sesuatu hanya karena orang tuanya melakukan hal yang sama. Bisa menganggap baik sesuatu yang sebenarnya buruk. Bisa merasa sedang berbuat benar ketika sebenarnya sedang tersesat.
Allah bahkan menggambarkan manusia yang:
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
“…sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya.”
Jadi Islam tidak mempunyai masalah dengan gagasan bahwa kesadaran manusia bisa salah.
Manusia memang bisa memiliki semacam “kesadaran palsu”.
Yang menjadi persoalan adalah: palsu menurut siapa?
Di sinilah Islamic worldview mengambil jalan yang berbeda.
Dalam Islam, kebenaran kesadaran seseorang tidak ditentukan oleh apakah ia sesuai dengan kepentingan kelas tertentu. Tidak pula semata-mata ditentukan oleh apakah pilihannya menghasilkan otonomi individual yang lebih besar.
Ukuran terakhirnya adalah al-Haqq.
Wahyu.
Karena Islam sejak awal mempunyai konsepsi yang berbeda tentang manusia.
Manusia bukan makhluk yang mencapai bentuk tertingginya ketika berhasil melepaskan sebanyak mungkin ikatan. Manusia adalah ‘abd. Hamba.
Maka sesuatu yang dari satu cara pandang terlihat sebagai pembatasan kebebasan, dari cara pandang Islam belum tentu merupakan penindasan.
Seorang ayah bekerja setiap hari lalu sebagian besar penghasilannya digunakan untuk istri dan anak-anaknya. Ia kehilangan banyak kemungkinan untuk menggunakan uang tersebut bagi kesenangannya sendiri.
Apakah ia tertindas?
Tidak.
Kita menyebutnya nafkah.
Seseorang memiliki makanan yang sebenarnya ia inginkan, tetapi memberikannya kepada orang lain yang lebih membutuhkan.
Apakah ia gagal memperjuangkan kepentingannya sendiri?
Islam bahkan mempunyai nama yang indah untuk tindakan seperti itu: itsar.
Begitu pula seorang ibu.
Ia dapat mengetahui bahwa mengandung itu berat. Melahirkan itu sakit. Menyusui mengurangi waktu tidurnya. Mengasuh anak membatasi banyak hal yang sebelumnya dapat ia lakukan dengan bebas.
Dan ia tetap memilih menjalaninya.
Tidak semua pengorbanan adalah penindasan.
Tidak semua keterikatan adalah kekerasan.
Tidak semua pilihan yang membuat seseorang kehilangan sebagian keuntungan individual merupakan bukti bahwa kesadarannya telah dimanipulasi.
Ada sesuatu yang bernama cinta.
Ada amanah.
Ada khidmah.
Ada rahmah.
Ada ibadah.
Dan ada manusia yang dengan kesadaran penuh memilih sesuatu bukan karena ia tidak mengetahui kerugiannya, melainkan karena ia percaya ada sesuatu yang lebih berharga daripada keuntungan dirinya sendiri.
Tetapi di titik ini Islam juga tidak kemudian jatuh ke sisi sebaliknya.
Kita tidak bisa mengatakan bahwa selama seorang perempuan mengaku rela, maka semua yang terjadi kepadanya otomatis benar.
Seorang perempuan bisa tumbuh dalam masyarakat yang mengajarkan bahwa suami boleh mengambil seluruh hartanya sesuka hati. Ia mungkin menerimanya sejak kecil sebagai sesuatu yang wajar.
Kerelaannya tidak serta-merta mengubah yang batil menjadi benar.
Seorang perempuan bisa menganggap kekerasan tertentu sebagai sesuatu yang pantas ia terima hanya karena selama puluhan tahun ia melihat ibunya menerima perlakuan yang sama.
Islam tetap mempunyai ukuran di luar pengalaman subjektif manusia.
Di sinilah menurut saya perbedaannya menjadi sangat penting.
Islam tidak mengatakan:
“Karena kamu memilihnya, maka itu pasti benar.”
Tetapi Islam juga tidak mengatakan:
“Karena pilihanmu tidak sesuai dengan teori pembebasan saya, berarti pilihanmu palsu.”
Tradisi dapat dikritik.
Budaya dapat dikritik.
Patriarki dapat dikritik.
Kapitalisme dapat dikritik.
Bahkan keinginan diri sendiri dapat dikritik.
Semuanya berdiri di bawah sesuatu yang lebih tinggi: wahyu.
Barangkali karena itulah, tujuh tahun setelah diskusi tersebut, saya justru semakin tertarik pada satu pertanyaan yang ketika itu belum sempat saya ajukan kepada dosen tersebut.
Kalau seorang perempuan hanya dianggap memiliki kesadaran ketika pilihannya sesuai dengan definisi pembebasan yang telah kita tentukan sebelumnya, apakah kita benar-benar sedang menghormati pilihannya?
Atau sebenarnya kita hanya memberinya pilihan-pilihan yang sudah kita setujui?
Sebab bisa saja seorang perempuan keluar rumah, membangun karier, memiliki penghasilan sendiri, dan kita dengan cepat menyebutnya berdaya.
Tetapi perempuan lain menempuh pendidikan yang sama tingginya, membaca buku yang sama banyaknya, mengetahui seluruh alternatif kehidupan yang tersedia baginya, lalu dengan sadar memilih menghabiskan beberapa tahun hidupnya membesarkan anak-anaknya.
Kemudian kita mengatakan:
Kasihan. Ia belum sadar.
Saya kira ada ironi yang cukup besar di situ.
Kita ingin membebaskan perempuan dari orang-orang yang merasa lebih berhak menentukan hidupnya.
Tetapi jangan-jangan, tanpa sadar, kita sedang berdiri di tempat yang sama.
Hanya teorinya yang berbeda.
